Pembagian Fungsi Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut tercermin pada tugas pokok dan fungsinya sebagai koordinator Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang kemudian akan mengoptimalkan kapasitas dan kemampuannya dalam pelaksanakan perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Bappeda juga akan berusaha untuk lebih efektif dan efisien serta mengembangkan paradigma perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif melalui pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat dalam kerangka mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Berikut adalah susunan organisasi yang terdapat dalam Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPPEDA

 

Adapun pembagian tugas dan fungsi pokok dari setiap bidang atau departemen yang ada dalam susunan organisasi BAPPEDA,

Kepala Badan
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan dan pengolahan data statistik serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
Memiliki fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja di bidang perencanaan pembangunan daerah
2. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta pengolahan data statistik dan tata ruang daerah
3. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah
4. pemberian dukungan atas penyelenggaaran pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah
5. pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi penelitian dan pengembangan, pengolahan data statistik, pengembangan prasarana wilayah dan tata ruang, pemerintahan, sosial dan budaya serta ekonomi
6. penyelenggara urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan, urusan di bidang statistik, penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan sebagaian urusan dibidang penataan ruang
7. penanggung jawab pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah
8. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan Badan
9. pembinaan dan pengawasan terhadap dan kelompok jabatan fungsional
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Sekretaris
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan, penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, kepegawaian, pengelolaan keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan dan ketatalaksanaan Badan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.
Memiliki fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Badan
2. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan
3. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja perencanaan pembangunan daerah
4. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Badan
5. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait
6. penghimpunan, pengelolaan dan penilaian kinerja aparatur fungsional perencana dan jabatan fungsional lainnya
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas di Bidang Penelitian dan Pengembangan, menyusun program, merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan statistik, penelitian dan pengembangan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.
Memiliki fungsi sebagai berikut : 

1. penyusunan rencana kegiatan tahunan bidang penelitian dan pengembangan
2. pelaksanaan penelitian serta pengembangan di berbagai bidang
3. pengelolaan data dan pengembangan informasi potensi daerah
4. penyusunan dan pengelolaan data statistik
5. pengendalian dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

Kepala Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang
mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas dan merumuskan kebijakan serta penyusunan rencana pembangunan di bidang pengembangan prasarana wilayah dan tata ruang daerah.
Memiliki fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja pengembangan prasarana wilayah dan penataan ruang daerah
2. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pekerjaan umum, perumahan, penataaan ruang, perhubungan, pariwisata dan lingkungan hidup
3. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah pada urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan, pariwisata dan lingkungan hidup
4. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan, pariwisata dan lingkungan hidup
5. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tetang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan, pariwisata, dan lingkungan hidup; dan
6. penyelenggaraan hubungan kerja pada urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan, pariwisata dan lingkungan hidup.

Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas dan merumuskan kebijakan serta penyusunan rencana pembangunan di Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
Memiliki fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja di bidang pemerintahan, sosial dan budaya
2. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pemuda dan olah raga, kebudayaan, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, otonomi daerah dan pemerintahan umum, perpustakaan, hukum, pertanahan serta komunikasi dan informasi
3. mengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah pada urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pemuda dan olah raga, kebudayaan, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, otonomi daerah dan pemerintahan umum, perpustakaan, hukum, pertanahan, komunikasi dan informasi
4. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pemuda dan olah raga, kebudayaan, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, otonomi daerah dan pemerintahan umum, perpustakaan, hukum, pertanahan, komunikasi dan informasi
5. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pemuda dan olah raga, kebudayaan, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, otonomi daerah dan pemerintahan umum, perpustakaan, hukum, pertanahan, komunikasi dan informasi
6. penyelenggaraan hubungan kerjasama perencanaan urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pemuda dan olah raga, kebudayaan, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, otonomi daerah dan pemerintahan umum, perpustakaan, hukum, pertanahan serta komunikasi dan informasi.

Kepala Bidang Ekonomi
mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanan tugas, merumuskan kebijakan, mengoordinasikan serta penyusunan rencana pembangunan di bidang ekonomi yang meliputi koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, pertambangan dan energi serta pemberdayaan masyarakat dan desa.
Memiliki fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program di bidang pengembangan ekonomi
2. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, pertambangan dan energi serta pemberdayaan masyarakat dan desa
3. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, pemberdayaan masyarakat dan desa
4. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, pemberdayaan masyarakat dan desa
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tetang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, pemberdayaan masyarakat dan desa
6. penyelenggaraan hubungan kerjasama pada perencanaan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, pertambangan dan energi serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

Kelompok Jabatan Fungsional
memiliki tugas daan fungsi sebagai berikut :

1. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jabatan fungsional.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.